JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengeluarkan peringatan kepada segenap kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, beserta penyelenggara sistem elektronik (PSE) sektor publik agar meningkatkan kewaspadaan atas potensi ancaman siber pada portal web dan infrastruktur digital milik negara.
Walaupun indikasi serangan siber itu belum dapat dipastikan kebenarannya, pihak Kemkomdigi mendorong seluruh administrator sistem elektronik untuk mengokohkan proteksi data serta memastikan respons cepat penanganan insiden demi menjaga stabilitas layanan masyarakat.
“Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan. Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah,” tegas Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Aries Kusdaryono, di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Merespons dokumen Security Advisory rilisan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 8 November 2026, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi langsung melayangkan tiga surat edaran resmi pada 9 November 2026. Arahan ini dialamatkan bagi pemakai fasilitas Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) serta Government Cloud, pengelola domain lembaga, hingga PSE lingkup publik.
Surat tersebut menginstruksikan penguatan benteng sistem informasi, optimalisasi pengawasan arus lalu lintas jaringan, audit kerentanan secara teratur, serta pemantapan koordinasi saat menghadapi gangguan siber.
Kabar mengenai potensi serangan siber ini awalnya mencuat di platform media sosial, yang disebut-sebut sebagai bentuk protes terhadap implementasi Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
BSSN lewat Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia menegaskan bahwa validitas ancaman dan kapasitas pihak penyerang memang belum terbukti. Kendati demikian, seluruh prosedur mitigasi preventif mesti lekas dijalankan.
Beberapa jenis ancaman yang diantisipasi meliputi serangan Distributed Denial of Service (DDoS) guna mematikan akses, peretasan visual situs (web defacement), pembobolan celah keamanan, manipulasi rute DNS, hingga modus phishing dan peredaran kabar hoaks.
Oleh sebab itu, Kemkomdigi menginstruksikan operator sistem untuk menyiagakan regu tanggap insiden, memperkuat proses autentikasi pengelola, memperbarui versi perangkat lunak, membentengi sistem dari gempuran DDoS, dan menguji keandalan pencadangan (backup) data beserta prosedur pemulihan.
Tak hanya pihak birokrasi, masyarakat luas juga diingatkan agar waspada terhadap kejahatan digital bermodus regulasi pajak daring. Publik diminta tidak memercayai email, SMS, atau tautan asing yang mengatasnamakan lembaga pemerintahan, menjaga kerahasiaan kata sandi dan identitas pribadi, serta selalu merujuk portal resmi.
Jika mendeteksi kendala keamanan siber pada PDN-1 maupun Government Cloud, pengelola instansi diimbau segera melapor melalui PDN-CSIRT lewat situs https://csirtpdn.layanan.go.id atau email resmi [email protected].
“Keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Kami meminta seluruh instansi mempertahankan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, sehingga infrastruktur digital pemerintah, data, dan layanan publik tetap terlindungi,” tutup Aries.
(Rahman Asmardika)
About the Author
